Bupati Wonosobo Terima Dana Insentif Fiskal 13 Miliar Rupiah dari Wapres sebagai Apresiasi Penanganan Stunting
Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 13 miliar rupiah sebagai pengakuan atas kesuksesan dalam menurunkan angka stunting.
Hari ini kami menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diserahkan oleh beliau Bapak Wakil Presiden atas kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menurunkan stunting dan menanggulangi kemiskinan, Alhamdulillah Kabupaten Wonosobo dinilai berhasil dan mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 13 Milyar,” ungkap Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat usai Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Wakil Presiden, Jumat, 6 Oktober 2023.
Kabupaten ini menjadi salah satu dari 55 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan insentif fiskal karena berhasil melampaui target penurunan angka stunting nasional.
Afif, yang mewakili pemerintah daerah, mengungkapkan apresiasi dari Pemerintah Pusat atas kinerja luar biasa dalam upaya menurunkan angka stunting. Keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi semua pemangku kepentingan yang berkomitmen dan bekerja keras untuk memastikan anak-anak terbebas dari stunting. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi semua pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa dan Masyarakat.
Setiap bicara persoalan Stunting kita tidak hanya sekedar bagaimana menurunkan angka stunting di Kabupaten Wonosoo, tetapi lebih jauh lagi adalah ini menyangkut kualitas hidup berkelanjutan, kualitas hidup berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Emas 2045,” imbuh Afif.
Bupati juga mengajak semua pihak untuk mendukung arahan Presiden dan Wakil Presiden yang telah menetapkan target penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. Kepala daerah mengajak semua pihak untuk bekerja cerdas dan cepat dengan kolaborasi yang kuat. Ini termasuk Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, RT, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), unsur politik, anggota DPRD, dan semua pihak yang terlibat.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional. Hadir pula dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin memberikan arahan mengenai kebijakan percepatan penurunan stunting. Dia juga memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program ini, dengan melibatkan sektor-sektor lintas di tingkat pusat dan daerah.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, mengungkapkan bahwa angka stunting balita di Indonesia turun menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 dari 30,8 persen pada tahun 2018.
"Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri," tutur Wapres.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan agar prestasi ini menjadi motivasi untuk mencapai target penurunan stunting sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepala daerah diminta untuk terus mengawal dan memprioritaskan pelaksanaan program penurunan stunting.
"Saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," pungkasnya.
Dalam arahannya Wapres juga menyampaikan selamat kepada para pemerintah daerah yang mendapatkan insentif fiskal karena sukses menurunkan angka stunting.
Semoga menjadi contoh bagi daerah lain. Ini bukan tujuan akhir tetapi semoga menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih baik lagi,” ujarnya.
