Bupati Wonosobo Dorong Literasi Keuangan di Era Digital Melalui Program PIKD
Wonosobo, (wonosobo.sorot.co)--Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menggarisbawahi dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, edukasi literasi keuangan yang komprehensif menjadi keharusan untuk mencegah praktik ilegal di era digital saat ini.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Launching Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah di Desa Plobangan, Selomerto.
Afif menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan rentan menjadi korban rentenir, investasi bodong, dan praktik keuangan ilegal lainnya. Oleh karena itu, program PIKD menjadi inisiatif strategis dalam mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan desa, transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional secara masif.
Selain memberikan edukasi, program PIKD juga berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mudah-mudahan moment ini menjadi titik tolak yang sangat baik untuk memastikan keberlanjutan PIKD, serta kolaborasi dukungan sinergisitas dari berbagai Kementerian, OJK, Pemprov, IJK dan berbagai elemen untuk pengembangan wisata di Wonosobo dan pengembangan ekonomi daerah yang lebih baik,” ujar Afif.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjelaskan bahwa PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, dan instansi lainnya. Program ini bertujuan menjadi Pusat Informasi Keuangan yang mencakup unit desa secara luas. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan dan inklusi, serta melindungi masyarakat dari investasi bodong dan produk keuangan ilegal.
Launching PIKD ini merupakan kelanjutan dari pertemuan seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober 2022. Wonosobo menjadi pilot project pertama yang nantinya dapat diimplentasikan juga di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Desa Plobangan dan Kadipaten ini memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif pendorong perekonomian desa. Banyak hal yang harus disiapkan menuju kesana, termasuk semangat swadaya masyarakat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Agusman.
Agusman berharap perangkat desa dan Bumdes akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara profesional. Ia optimis bahwa kolaborasi antara OJK, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan peningkatan literasi serta inklusi di Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, juga menggarisbawahi bahwa PIKD adalah implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah kerja OJK KR3 Jawa Tengah dan DIY. Program ini juga mencakup kerja sama antara OJK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengembangan Desa Wisata.
Saya senang, bahwa pada hari ini PIKD akan segera di launching. Semoga, dari PIKD yang merupakan implementasi sinergi antara OJK, Bank Indonesia, lembaga/kementerian, Pemerintah Daerah, dan IJK, akan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kerja TPAKD se-Jawa Tengah,” pungkasnya.
