OJK Luncurkan Program PIKD untuk Dorong Inklusi Keuangan di Jawa Tengah
Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan berbagai pemangku kepentingan, telah meresmikan Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) di seluruh Jawa Tengah. Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dengan tujuan mencapai target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, meresmikan program ini dalam acara yang digelar di Lapangan Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo pada Jumat malam, 15 September 2023.
Dalam penjelasannya, Agusman menyebutkan bahwa PIKD adalah hasil kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan instansi lainnya. Program ini bertujuan untuk menjadi pusat informasi keuangan yang dapat mencakup hingga tingkat desa, dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan dan akses keuangan masyarakat, serta melindungi mereka dari investasi ilegal dan produk keuangan yang meragukan.
"Launching PIKD ini merupakan kelanjutan dari pertemuan seluruh Lurah dan Kepala Desa se-Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober 2022 lalu. Wonosobo menjadi pilot project pertama yang nantinya dapat diimplentasikan juga di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Desa Plobangan dan Kadipaten ini memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi ekonomi kreatif pendorong perekonomian desa. Banyak hal yang harus disiapkan menuju kesana, termasuk semangat swadaya masyarakat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan," jelas Agusman.
Agusman berharap agar pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat tetap berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara profesional. Ia optimis bahwa melalui kerja sama antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan, ekonomi dapat pulih lebih cepat dan literasi serta inklusi keuangan di Jawa Tengah dapat meningkat.
Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, juga mengungkapkan pandangan yang serupa. Baginya, PIKD adalah implementasi konkret dari ekosistem keuangan inklusif (EKI) yang telah sukses diterapkan di Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerja OJK KR3 Jawa Tengah dan DIY. Program ini juga melibatkan kerja sama antara OJK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengembangan Desa Wisata.
"Saya senang, bahwa pada hari ini PIKD akan di launching. Semoga dari PIKD yang merupakan implementasi sinergi antara OJK, Bank Indonesia, lembaga/kementerian, pemerintah daerah, dan IJK, akan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta mengoptimalkan pelaksanaan program kerja TPAKD se-Jawa Tengah," pungkasnya.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, yang turut hadir dalam peluncuran PIKD, menekankan pentingnya memberikan edukasi menyeluruh tentang literasi keuangan kepada masyarakat, mengingat perkembangan teknologi yang terus berkembang membawa dampak positif dan negatif, termasuk dalam sektor keuangan.
Ia menyatakan bahwa masyarakat pedesaan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban rentenir, investasi bodong, dan praktik keuangan ilegal lainnya. Oleh karena itu, PIKD menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan desa, transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara luas.
Bupati Wonosobo juga menegaskan bahwa arus kemajuan teknologi yang terus berkembang membawa konsekuensi positif maupun negatif, termasuk dalam fasilitasi sektor keuangan. Untuk itu, masyarakat secara umum perlu diberikan edukasi secara komprehensif mengenai literasi keuangan, sebagai bagian dari upaya pencegahan jeratan fasilitasi keuangan ilegal di era digital saat ini.
Masyarakat pedesaan, katanya, merupakan target yang paling rentan menjadi sasaran rentenir, investasi bodong dan fasilitasi keuangan ilegal lainnya. Maka, dalam rangka mendukung dan mempercepat upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu, untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa serta guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional secara masif, program PIKD menjadi sebuah terobosan strategis.
Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, tujuan PIKD juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Mudah-mudahan moment ini menjadi titik tolak yang sangat baik untuk memastikan keberlanjutan PIKD serta kolaborasi dukungan sinergisitas dari berbagai kementerian, OJK, Pemprov, IJK dan berbagai elemen untuk pengembangan wisata di Wonosobo dan pengembangan ekonomi daerah yang lebih baik," pungkasnya.
