Kasus Sengketa Tanah Dieng Wetan, DPRD Wonosobo Terima Audiensi Tim Pedhuli Bondho Deso
Wisata

Kasus Sengketa Tanah Dieng Wetan, DPRD Wonosobo Terima Audiensi Tim Pedhuli Bondho Deso

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo menerima audiensi dari sejumlah warga Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kamis (24/06/2021). Audiensi itu menyangkut masalah sengketa tanah warga dengan PT Dieng Jaya yang dianggap belum beres hingga saat ini.

Ketua Komisi A, Suwondo Yudhistiro yang menerima audiensi dari warga yang tergabung dalam Tim Peduli Bondho Deso mengatakan, kedatangan mereka itu untuk meminta pihak DPRD bisa ikut membantu proses penyelesaian seketa tanah seluas 1200 meter yang saat ini masih dalam proses persidangan.

Jadi menurut mereka itu ada proses perpanjangan ijin yang sebenarnya masih belum selesai. Akan tetapi secara administrasi itu sudah diloloskan oleh pemerintah Kabupaten. Itu point intinya, katanya.

Dirinya menjelaskan jika awal persoalan ini muncul ketika ada tanah kas desa seluas 1200 meter itu dijadikan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Dieng Djaya sejak tahun 1984. Setelah berlangsung selama 30 tahun, ijin HGB tersebut berakhir pada tahun 2003. 

Jadi memang ini sebenarnya persoalan yang sudah lama. Kemudian muncul kembali setelah ada sertifikat tanah dan SPPT yang dibayarkan pihak Dieng Jaya kepada pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, selama proses kesepakatan di tahun 1984 itu warga dijanjikan akan diberi tukar guling oleh pemerintah. Namun proses tukar guling itu dianggap tidak sesuai dengan harapan warga. Sebab hanya diberi 1000 meter dengan lokasi tanah yang jauh dari akses jalan kendaraan.

Itu saja sampai sekarang warga menganggap jika proses tukar guling ini tidak ada kejelasan, lanjutnya.

Oleh karena itu, mereka meminta kepada DPRD untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi warga di desa tersebut. Untuk memberikan aspirasi yang disampaikan warga kepada pihak pemerintah ataupun pihak dari PT Dieng Jaya.

Karena katanya, selama ini pihak warga desa sudah ketemu berbagai instansi pemerintah. Termasuk Dieng Jaya tapi tak membuahkan hasil. Makanya mereka lebih memilih untuk mengajukan kasus tersebut ke meja hijau. Yang sekarang ini masih berjalan, ungkapnya.

Namun dalam audiensi tersebut, Suwondo meminta agar warga tidak terlalu gegabah. Sehingga muncul narasi yang menurutnya jusrtu hanya akan memperkeruh masalah.

Seharusnya sebelum masuk di meja hijau, ada mediasi terlebih dahulu. Untuk melihat seberapa jauh maslah ini bisa diselesaikan, terangnya.

Di satu sisi, pihaknya mengaku jika upaya pengamanan aset daerah ini penting untuk dilakukan. Sehingga bisa mengetahui aset-aset mana saja yang sebenarnya itu masih menjadi kepemilikan pemerintah daerah maupun desa.

Tetapi saya juga tidak menyalahkan pemerintah. Karena memang acuan mereka dalam menangani aset itu sudah sesuai regulasi. Seperti di kasus ini, jika Dieng Jaya mampu membuktikan SPPT dan berjalan sesuai regulasi, maka tidak ada alasan pemerintah untuk melarang status kepemilikan itu, ungkapnya.

Maka sebelum jauh melangkah, pihaknya meminta kepada warga untuk melihat kembali perijinan yang selama ini menjadi kesepakatan antara pihak desa dan Dieng Jaya saat melakukan transaksi tukar guling. Sehingga ada bukti yang kuat bukan hanya berasal dari narasi dan opini sejarah saja.

Beberapa waktu yang lalu, diketahui jika sejumlah warga Dieng Wetan menggelar aksi Demonstrasi damai di sepanjang jalan Dieng. Dengan membawa tulisan kritik kepada pihak pemerintah saat pihak pengadilan melakukan tinjauan langsung ke lokasi tanah yang tengah bersengketa tersebut.