Tahun 2020, Kasus Pernikahan Dini di Wonosobo Capai 400 Lebih
Sosial

Tahun 2020, Kasus Pernikahan Dini di Wonosobo Capai 400 Lebih

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Sepanjang tahun 2020, angka kasus pernikahan dini atau dibawah usia 19 tahun di Kabupaten Wonosobo masih tinggi, yaitu mencapai 444 kasus. Untuk menanggulangi hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) bakal menggandeng pengadilan agama.

Pernikahan dini di Wonosobo cukup tinggi, tahun 2020 lalu mencapai 444 kasus,” ungkap Kabid PPPA Dinas PPKBPPPA Wonosobo, Erna Yuniawati, Senin (22/02/2021).

Menurutnya, upaya untuk menekan tingginya perkawinan anak di wonosobo, Pemkab Wonosobo telah menerbitkan peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak di Wonosobo. 

Perbup ini lahir sebelum UU perkawinan ada. Pointnya ada pada peran dukungan pihak-pihak terkait, bahkan ada intruksi Bupati ke seluruh Camat dan diteruskan ke desa terkait perkawinan anak, katanya.

Untuk mendukung Perbup tersebut, lanjutnya, dibuka konseling yang harus dilalui apabila ada anak mengajukan perkawinan. Konseling ini, katanya, untuk melihat kondisi anak dan juga orang tua. Mereka harus memiliki pertimbangan yang lebih luas sebelum menggelar perkawinan dini itu.

Jadi terlebih dahulu ada bimbingan kepada anak dan orang tuanya sebelum pernikahan. Supaya ada pertimbangan lagi. Jangan sampai ada paksaan, jelasnya.

Terbitnya UU perkawinan dan peraturan Mahkamah Agung, semakin memantapkan kebijakan di tingkat daerah. Pemkab melalui Dinas PPKBPPPA membuka Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang mempunyai tugas mengeluarkan rekomendasi sebagai syarat mengajukan sidang dispensasi.

Karena harus ada konseling dan edukasi, maka muncul lembaga yang melakukan tes psikologis, konseling dan edukasi, yaitu Puspaga atau pusat pembelajaran keluarga, jelasnya.

Pada tahun 2021, bidang PPPA akan memperkuat kebijakan yang sudah jalan tersebut dengan menggelar MOU bersama pengadilan agama. Alasan utamanya MOU dengan pengadilan agama tersebut, agar muncul perspektif yang sama dalam penanggulangan perkawinan anak di Wonosobo.

"Kita akan perkuat kebijakan itu dengan MOU bersama pengadilan agama. Ini demi masa depan anak Wonosobo, sebab dari penelitian yang dilakukan oleh UNSIQ Wonosobo, perkawinan anak telah memicu tingginyaa kasus KDRT, perceraian dan kemiskinan," tandasnya.