Mudahkan Akses Layanan Pekerja Migran, Disnakerintrans Wonosobo Launching LTSA
Sosial

Mudahkan Akses Layanan Pekerja Migran, Disnakerintrans Wonosobo Launching LTSA

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi (Disnakerintrans) Kabupaten Wonosobo resmi melaunching Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-P2TKLN), Rabu (27/11/2019). Melalui layanan tersebut bisa memudahkan akses dan layanan bagi calon pekerja migran Indonesia.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wonosobo, Rahadi Giri Yuwono mengatakan, LTSA ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengurusan dokumen bagi calon pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri, sehingga proses penempatan dan perlindungan TKI menjadi lebih optimal. Pembentukan LTSA ini juga untuk meningkatkan pelayanan terpadu yang mudah, murah, aman, berkualitas dan cepat dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI.

"Dengan adanya LTSA ini juga untuk menghindari praktek percaloan sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan cepat dan nyaman. Ada beberapa pelayanan yang dilakukan di kantor tersebut yaitu, pelayanan Disdukcapil, Disnaker, Sarana Kesehatan dari RSUD, SKCK dari Polres, BP3TKI, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan dan Bank BNI," jelasnya.

Pembentukan LTSA ini, menurut Kepala Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo, Agus Priyatno merupakan amanah undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Layanan ini, katanya, untuk mewujudkan efektivitas penyelenggara pelayanan, perlindungan dan penempatan bagi calon pekerja migran Indonesia.

"Layanan ini juga sebagai sarana memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan serta mempercepat peningkatan kualitas layanan bagi calon pekerja migran Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, Soes Hindharno menjelaskan, bahwa LTSA merupakan mandat pasal 38 UU nomor 14 tahun 2017. Selain itu karena Kabupaten Wonosobo termasuk 10 besar untuk pekerja migrannya di Provinsi Jawa Tengah. Untuk saat ini, di Provinsi Jateng tercatat baru ada 9 Kantor LTSA.

"Memang diperlukan sinergisitas dari seluruh pihak agar seluruh proses pelayanan menjadi transparan, dapat mengurangi biaya, menghindarkan adanya birokrasi yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan para pemohon. Sehingga banyak para calon TKI yang lebih memilih jalur cepat walaupun ilegal," jelasnya.

Lebih lanjut, Soes mengapresiasi adanya program LTSA, karena tentunya semakin memudahkan calon TKI dalam mengurus segala bentuk persyaratan administratif. Terlebih memberikan perlindungan kepada TKI nantinya. Bahkan ia menekankan adanya aturan yang harus ditetapkan oleh Disnaker, dimana semua calon TKI semuanya wajib terdaftar di Disnaker.