Proyek Siap Mulai Dibangun, Dinas PUPR Serahkan Puluhan SPMK
Ekonomi

Proyek Siap Mulai Dibangun, Dinas PUPR Serahkan Puluhan SPMK

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Untuk meningkatkan keterbukaan serta merangsang partisipasi aktif dari stakeholder, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo menyerahkan puluha Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Surat peritah tersebut diberikan kepada penyedia jasa kegiatan yang bersumber dari DAK bidang infrastruktur 2019.

Kepala DPUPR Wonosobo, Widi Purwanto mengungkapkan, berdasarkan prioritas pengadaan barang atau jasa tahap I, ada 60 kegiatan yang bersumber dana dari DAK tahun 2019. Dari jumlah tersebut terdapat 33 kegiatan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan melalui proses tender dan 27 kegiatan dalam sub bidang sanitasi merupakan kegiatan swakelola yang pelaksanaan konstruksinya melibatkan peran masyarakat.

Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena proses gagal lelang sebanyak dua kali, yaitu kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Karangsari dengan pagu kegiatan sebesar Rp 500 juta. Akibatnya tidak dapat melaksanakan kontrak sebagaimana batas penginputan data kontrak melalui aplikasi Omspam,” katanya, Rabu (07/08/2019).

Menurtunya, total kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berhasil ditenderkan sebanyak 32 paket dengan total pagu anggaran Rp 63.791.852.000, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 61.084.771.308. 

Kami berharap agar bisa melaksanakan kegiatan konstruksi dengan baik, tepat mutu dan tepat waktu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu terbuka untuk mengawal dan mendampingi proses kegiatan fisik di lapangan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala yang berarti,” jelasnya.

Sementara itu Asisten III Setda Wonosobo, Sumaedi menyampaikan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo masih menjadi fokus pembangunan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, bahwa pembangunan infrastruktur telah menjadi fokus dan konsentrasi selama lima tahun terakhir ini.

Pembangunan infrastruktur ini dinilai akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang di laksanakan harus mendapat perhatian yang serius agar target sasaran dan target capaiannya terpenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas,” katanya.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus direncanakan, dipersiapkan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Dari sisi perencanaan, kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan harus sudah terencana dengan baik, sistematis dan terdokumentasi, yang disusun sesuai RPJMD, Renstra dan RKPD.

Lebih lanjut Sumaedi berharap, dengan diserahkanya SPMK ini, diharapkan bisa menjadi momentum yang baik, untuk menandai dimulainya pekerjaan dan proyek yang sudah dianggarkan dan dibiayai oleh pemerintah tersebut.

Kepada para pihak yang terlibat, seperti PA, KPA, PPK dan penyedia jasa untuk selalu berkomitmen terhadap kontrak yang sudah disepakati,” pungkasnya.