Masih Kosong, GMPK Minta DPRD Desak Pemkab Isi Jabatan Sekda
Pemerintahan

Masih Kosong, GMPK Minta DPRD Desak Pemkab Isi Jabatan Sekda

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Dewan Pengurus Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Wonosobo mendesak DPRD Wonosobo, khususnya Komisi A untuk selalu aktif melakukan fungsi pengawasan pada kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dinilai lamban dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Ketua DPD GMPK Wonosobo, Idham Cholid mempertanyakan sejauh mana peran serta DPRD, khususnya Komisi A yang membidangi persoalan pemerintahan dan kebijakan publik dalam melakukan pengawasan terkait pengisian jabatan Sekda. Pasalnya menurut Idham, persoalan yang sangat mendasar dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari Pemkab untuk segera mengisi jabatan tersebut.

Pemkab harus terus di desak secara terus menerus dari pihak DPRD agar segera ada penyelesaian. Lantaran, hal ini sangat urgent untuk segera direalisasikan, katanya, Selasa (26/02/2019).

Menurutnya, molornya pergantian Sekda yang memakan waktu hingga enam bulan lebih sejak ditetapkan pada 11 April tahun 2018 lalu tersebut, menjadi pertanyaan besar. Salah satunya adalah, apakah kemoloran pengisian jabatan Sekda ini secara hukum ada aturannya. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan terkait perpanjangan pejabat Sekda yang sudah habis masa jabatannya pada 10 Oktober 2018. 

Kami mempertanyakan dasar hukum perpanjangan. Pemerintah harus taat asas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jangan sampai kebijakan Sekda digugat dikemudian hari karena kurangnya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, bebernya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika kondisi semacam ini dibiarkan, maka akan muncul kebiasaan buruk dari Pemkab. Sehingga ini dapat menjadi pretensi buruk ditengah masyarakat Wonosobo. Menjadi sekda itu adalah jabatan terpenting, disana ada pembahasan berbagai hal. Mulai dari pembahasan anggaran, kebijakan publik dan sebagainya. Seandainya ini tidak jelas, maka bagaimana proses pemerintahan ini akan berjalan dengan baik.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, Suwondo Yudhistiro mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan fungsi kontrol dengan maksimal. Pihaknya sudah berulangkali mendorong Pemkab agar bisa segera menetapkan dan mengisi struktur jabatan penting, seperti kekosongan di Jabatan tinggi pratama.

Sebelumnya, ia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Wonosobo, Eko Purnomo melalui saluran telfon beberapa waktu lalu untuk memperjelas kondisi di pemerintahan yang saat ini sedang mengalami kekosongan tersebut.

Kami sudah berulang kali mendesak dan mengingatkan Pemkab. Namun kita tahu sendiri, mekanisme di Pemkab yang harus mengikuti regulasi secara ada, bebernya.

Menurutnya, DPRD hanya bisa mendorong Pemkab Wonosobo karena pengisian jabatan menjadi tugas Bupati. Oleh karenya pihak DPRD melalui Komisi A, meminta pihak pemkab untuk segera mengurus permasalahan kekosongan jabatan Sekda agar pemerintahan bisa berjalan lancar. Selain itu, Komisi A juga berkomitmen akan mengawasi proses pengisian jabatan tersebut.