Diskusi Bareng Jurnalis Nasional, PMII Wonosobo Kritisi PSN dan Food Estate Era Jokowi
Peristiwa

Diskusi Bareng Jurnalis Nasional, PMII Wonosobo Kritisi PSN dan Food Estate Era Jokowi

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Wonosobo menggelar diskusi dengan tema 'Proyek Strategis Nasional era Jokowi, bunga atau luka untuk masyarakat?' di sebuah Cafe, Sabtu (08/01/2022) malam. Dengan mengundang dua orang jurnalis nasioanl, yaitu Farid Gaban dan Dandhy Dwi Laksono tersebut, diikuti para aktivis PMII dan mahasiswa UNSIQ Wonosobo.

Moderator diskusi, Haekal Fatin menyampaikan, bahwa latar belakang dihelatnya diskusi ini untuk membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mengingat Food Estate menjadi salah satu fokus pembangunan yang tertera dalam Perpres Nomor 109/2020 tentang perubahan Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Food estate diklaim sebagai antisipasi terjadinya krisis pangan yang sekaligus menjadi upaya dalam menjaga ketahanan pangan negara Indonesia.

Pada dasarnya food estate, yang berkaitan dengan budaya bercocok tanam bukan sebuah penanda kemajuan peradaban. Hal tersebut sudah dilakukan sejak jaman Belanda pada tahun 1950, dimana mekanisme pertanian sudah digagas pada masa kolonial. Pada era sekarang, food estate dalam proses pembangunannya menimbulkan banyak sekali problematika baik dikaji dari sisi lingkungan maupun sosial masyarakat, katanya membuka diskusi.

Dalam diskusi mengemuka bahwa Wonosobo, yang masuk menjadi salah satu wilayah pembangunan food estate di desa Lamuk, Kalikajar, dan belum lama ini ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi, justru memberikan tekanan bagi para petani. Para petani diharuskan untuk mengubah cara bercocok tanam yang semula menggunakan cara timpang sari menjadi monokultur, atau satu komoditas utama. 

Petani juga diharuskan membuat kontrak dengan perusahaan yang mengelola food estate di wilayah tersebut, sampai pada wilayah pemerataan harga juga diatur oleh perusahaan yang bersangkutan.
Food estate holtikultura di desa Lamuk, Kalikajar Wonosobo sendiri dicanangkan mencakup 30 hektar lahan pertanian yang masih dalam proses pembangunan, komoditas utama yang harus ditanam adalah cabai.

Ketika food estate bekerjasama dengan perusahaan, petani dikhawatirkan akan menjadi buruh yang akan diberikan ongkos oleh perusahaan, dengan masa panen yang akan dipersingkat. Hal tersebut juga membeirkan dampak terhadap lingkungan, akibat penggunaan pestisida dan bahan kimia untuk mempercepat proses penanaman.

Ketua PC PMII Wonosobo, Ahmad Munawir menyebutkan, bahwa PMII Wonosobo telah mengkaji PSN yang dinilai mengalami banyak kegagalan dan memberikan kerugian bagi masyarakat.

Dalam konteks Wonosobo yang menjadi salah satu wilayah proyek strategis nasional maka dalam membaca dan meihat situasi tersebut, diharapkan kader-kader PMII Wonosobo bisa benar-benar paham terkait persoalan yang timbul dan mampu bersikap terkait persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional tersebut, kata Munawir.

Food estate tersebut dinilai tidak ramah lingkungan, deforestasi, pemcemaran, hingga kegagalan pembangunan yang ditelantarkan menimbulkan seabrek masalah-masalah baru yang berpeluang besar mengakibatkan krisis pangan dan krisis lingkungan di Indonesia.

Sementara itu, Dandhy Dwi Lakosono menyampaikan, bahwa menigkatkan produksi pangan tidak harus dengan memusatkan produksinya. Daerah alluvial yang subur, katanya, tidak seharusnya di konversi, ada ketidaktepatan pengelolaan tata ruang dimana daerah alluvial yang subur tersebut diubah menjadi Kawasan industri sedangkan daerah-daerah dengan tipe tanah gambut justru di alih fungsikan menjadi lahan pertanian.

Ia juga berpesan bahwa sudah saatnya bagi generasi muda, khususnya para mahasiswa untuk bertemu langsung dengan para petani dan mendiskusikan banyak hal mengenai problem yang tengah bermunculan pada saat ini, berdialog dengan para petani dan memberikan mereka jalan untuk dapat merumuskan strategi mereka sendiri.

Dunia pertanian tidak dapat dipungkiri berada pada masa suramnya, lumbung pangan dan ketahanan pangan yang di gemborkan pemerintah, menjadi ancaman baru bagi keberlanjutan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan, tuturnya.

Lebih jauh, disinggung beberapa aspek lokalitas lain seperti budaya bertani lokal hingga konsep permaculture yang sudah ada terancam hilang karena adanya food estate tersebut. Konsep food estate yang dicanangkan pemerintah dikhawatirkan menjadi proyek megalomania yang tidak berbasis pada masyarakat.

Mengingat kegagalan yang dialami pada era Seoharto dalam mengelola lahan gambut di Kalimantan sebesar 1 juta hektar dan gagal, kembali dirancang pada era pemerintahan Jokowi. Ketimpangan pembangunan proyek strategis nasional lainnya terlihat di Kawasan Pantura, yang sebelumnya menjadi wilayah lumbung pangan dengan tingkat kesuburan tanah relatif tinggi, di alih fungsikan menjadi Kawasan industri.