Sambangi Wadaslintang, Bupati Berikan Banyak Bantuan
Sosial

Sambangi Wadaslintang, Bupati Berikan Banyak Bantuan

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Bupati Wonosobo bersama jajaran Forkompinda beserta beberapa pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Wonosobo mengunjungi tiga desa di Kecamatan Wadaslintang, Rabu (27/02/2019). Dalam kunjungan tersebut berbagai bantuan diberikan kepada warga di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen tersebut.

Bupati Wonosobo, Eko Purnomo mengatakan, dalam kegiatan sambang ke Desa Trimulyo, Ngaliyan dan Kalidadap ini, pihaknya memberikan beberapa bantuan, diantaranya 30 paket bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) senilai 16 juta rupiah per rumah yang berasal dari Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.

Ada juga bantuan bagi ketiga pemerintah desa tersebut, yaitu masing-masing senilai 1 juta rupiah dari Bank Jateng. Selain itu bantuan 8.000 bibit pohon untuk seluruh desa di Kecamatan Wadaslintang yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo, ungkapnya.

Selain itu, katanya, ada pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gratis dari Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo kepada 10 orang di Desa Trimulyo dan 12 orang di Desa Kalidadap. Adapun untuk kecamatan Wadaslintang sendiri, lanjutnya, total ada 123 IMB gratis yang diberikan, termasuk bantuan dari Baznas bagi 1 keluarga yang mengalami cacat tuna netra di Desa Kalidadap senilai 1 juta rupiah. 

Tadi Dandim, Kapolres dan Kajari juga memberikan bantuan 3 set seragam olah raga, beserta 3 bola volley dan 3 bola sepak di tiga sekolah di Desa Trimulyo, Ngaliyan dan Kalidadap yang mana bantuan tersebut bersumber dari Bagian Kesra Setda Wonosobo, ungkapnya.

Lebih lanjut, dengan berbagai bantuan yang sudah diberikan tersebut, Bupati berharap semoga bisa membantu warga di Kecamatan Wadaslintang. Selain itu, Kepala Desa, beserta jajarannya Bupati meminta untuk terus meningkatkan profesionalisme, baik dalam hal managerial, teknis pemerintahan, maupun dalam pelayanan kepada masyarakat.

Harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja kelembagaan desa, meningkatkan kualitas proses perencanaan serta pengendalian pembangunan desa, meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang berbasis pada kinerja dan kemampuan keuangan desa. Sekaligus meningkatkan kuantitas serta kualitas pelayanan publik, ungkapnya.

Namun pihaknya meminta agar tetap disinergikan dengan program pemerintah yang diterima oleh desa, untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan dan menciptakan keadilan antar wilayah di tingkat desa.