Dewan Sepakati Reses Tidak Untuk Kegiatan Kampanye Pemilu
Peristiwa

Dewan Sepakati Reses Tidak Untuk Kegiatan Kampanye Pemilu

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo melakukan agenda reses selama satu pekan yang dimulai tanggal 7 hingga 14 Februari mendatang. Masa reses yang bertepatan dengan masa kampanye pemilu mengakibatkan reses menjadi cukup sensitif dan riskan apabila anggota dewan tidak mengetahui regulasinya.

Soalnya dalam kampanye kan dilarang menggunakan fasilitas apapun milik negara, jika tidak hati-hati saat menjelaskan bisa saja mereka kena pasal pelanggaran kamapanye, kata Ketua DPRD Wonosobo, Afif Nurhidayat, Jumat (08/02/2019).

Hal tersebut sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dipasal 304 yang menyebutkan larangan untuk tidak menggunakan fasilitas dan uang negara. Dalam melaksanakan kampanye Presiden/Wakil Presiden, pejabat negara dan pejabat daerah dilarang untuk menggunakan fasilitas negara.  

Pihaknya tidak menampik bahwa semua itu tidak tertutup kemungkinan anggota dewan memanfaatkan reses untuk berkampanye. Namun Afif sendiri optimis jika bisa berjalan dengan baik seperti reses sebelum-sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, DPRD telah mengambil langkah sejak awal.

Untuk pelaksanaan reses sudah ada aturan main. Jika sebulamnya berjalan dengan baik, kenapa harus takut. Selama tunduk pada aturan itu. Kita juga bakal melakukan pengawasan internal dari Setwan (sekretariat dewan). Jadi Setwan akan terus mendampingi sekaligus mengawasi jalannya reses, jelasnya.

Selain itu, pihaknya yakin bahwa selama masa kampanye, Bawaslu bakal melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Termasuk mengawasi kemungkinan reses ditumpangi kepentingan kampanye. Pihaknya juga mengharapkan, apabila masyarakat mendapati hal yang kurang tepat pada saat reses atau kampanye, silahkan dilaporkan ke pihak terkait.

Disebutkan dia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 huruf i, j, k disebutkan anggota DPRD mempunyai beberapa kewajiban. Misalnya menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh anggota DPRD dalam bentuk reses anggota DPRD untuk mengunjungi masyarakat di dapil (daerah pemilihan) masing-masing, pungkasnya.