Tingkatkan Layanan Pendidikan, 13 SD di Wonosobo Digabung Jadi 6 SD
Pendidikan

Tingkatkan Layanan Pendidikan, 13 SD di Wonosobo Digabung Jadi 6 SD

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Sebanyak 13 Sekolah Dasar (SD) Negeri di wilayah Wonosobo diregrouping atau digabung menjadi 6 sekolah. Upaya penggabungan belasan SD tersebut dilakukan kepada sejumlah sekolah yang satu komplek maupun jumlah rombongan belajar kurang dari 20 siswa di sejumlah wilayah Kabupaten Wonosobo.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Wonosobo, Musofa mengungkapkan, keputusan penggabungan SD tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia yang kemudian diikuti Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo mengenai penggabungan beberapa SD menjadi lebih sedikit lagi. Regrouping diharapkan bisa meningkatkan layanan pendidikan di Kabupaten Wonosobo.

"Ada 13 SD digabung jadi enam SD. Penggabungan dilakukan sebagai salah satu meningkatkan efektivitas peranan kepala sekolah, agar sejumlah sekolah di satu komplek cukup dihandle satu kepala sekolah," katanya, Kamis (31/01/2019).

Disebutkannya, untuk ke 13 SD yang telah digabung, meliputi SD 1 dan SD 4 Wonosobo berubah menjadi SD 1, SD 2 dan SD 3 berubah menjadi SD 2 Wonosobo, SD 5 dan SD 6 berubah menjadi SD 5 Wonosobo, SD 7, SD 9 serta SD 10 digabung menjadi SD 10, SD 1 dan SD 3 Adiwarno Selomerto menjadi SD 1 Adiwarno serta SD 1 Wonosroyo Watumalang dan SD 2 Wonosroyo menjadi SD 1 Wonosroyo. 

Sementara itu, Kepala SD 1 Wonosobo, Turdiyati mengatakan, kebijakan penggabungan beberapa SD tersebut didasarkan pada lokasi dan jumlah rombongan belajar. Untuk SD 1, SD 4, SD 2, SD 3, SD 5, SD 6, SD 7, SD 9 dan SD 10 Wonosobo kebetulan masing-masing berada dalam satu lokasi. Sedangkan SD 2 dan SD 2 Adiwarno Selomerto serta SD 1 dan SD 2 Wonosroyo Watumalang, karena jumlah rombongan belajar masing-masing kelas kurang dari 20 siswa-siswi.

"Kondisi itu yang menyebabkan perlu ada penggabungan sekolah. Kebijakan penggabungan ini berlaku secara nasional dan akan dilakukan secara bertahap. Semua itu ditempuh demi layanan pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar," katanya.