Belum Ada Surat Edaran Larangan, Angkutan Online Kekeh Beroperasi
Peristiwa

Belum Ada Surat Edaran Larangan, Angkutan Online Kekeh Beroperasi

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Sebelum ada aturan yang jelas mengenai pelarangan angkutan berbasis online di Wonosobo, pihak angkutan berbasis online mengaku bakal tetap beroperasi di Wonosobo. Pasalnya, meskipun pihak Pemkab Wonosobo telah menyampaikan statement menutup operasional angkutan online didepan ribuan massa pendemo, namun hingga saat ini belum ada surat keputusan yang melarang keberadaan angkutan online.

Belum ada aturan yang jelas yang tertera hitam di atas putih. Jadi kami akan tetap beroperasi, guna melayani kebutuhan masyarakat, kata Grab Partner Acquitition Cities Wonosobo, Muhammad Nuruddin Al Madina, Minggu (06/01/2019).

Selain itu, ia mengaku sangat kecewa terhadap keputusan sepihak Pemkab Wonosobo. Karena, pihak angkutan berbasis online tidak dilibatkan dalam proses mediasi tuntutan yang disampaikan para angkutan konvensional yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum dan Ojek Pangkalan (PPADOP) Kabupaten Wonosobo, yang dinilai sebagai sebuah perumusan kebijakan cukup strategis di Wonosobo. 

Perwakilan angkutan online tidak dilibatkan, tentu saja kami kecewa. Kami akan tetap menghargai kebijakan yang dilakukan Pemkab, asalkan dasar hukum mengenai regulasi yang akan diputuskan benar-benar jelas. Kami tidak ingin, pemerintah hanya mementingkan satu kelompok, tanpa memperdulikan kelompok lain, ungkapnya.

Karena, lanjut Madina, hakikat keberadaan angkutan online di Wonosobo memberikan kemudahan masyarakat, memberikan transparansi tarif yang jelas dan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sehingga pengangguran berkurang dan mendukung berkembangnya sektor usaha di Wonosobo.

Kami sampai saat ini masih menunggu terlebih dahulu seperti apa kebijakan bupati yang dikeluarkan dalam surat tersebut. Sembari menunggu, kita akan tetap beroperasi. Menurut saya, keputusan bupati melakukan pelarangan terhadap keberadaan angkutan online tidaklah tepat, jelasnya.

Karena keputusan yang dilakukan bupati bersama dinas terkait hanya sepihak, menurutnya, pihaknya akan tetap beroperasi hingga ada surat edaran pelarangan keberadaan angkutan online yang jelas. Dalam pengambilan keputusan, katanya, idealnya harus melibatkan dua unsur yang terlibat.

Kami tidak dilibatkan dalam proses keputusan itu. Padahal kami adalah salah satu unsur yang harusnya datang memberi penjelasan ataupun minimal untuk menyaksikannya bukan?, tandasnya.