Bakal Dilarang, Angkutan Online Minta Dasar Hukum Pelarangan Harus Jelas
Peristiwa

Bakal Dilarang, Angkutan Online Minta Dasar Hukum Pelarangan Harus Jelas

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Grab Partner Acquitition Cities Wonosobo, Muhammad Nuruddin Al Madina meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo, jika akan melakukan pelarangan terkait keberadaan angkutan online berbasis aplikasi harus menggunakan dasar hukum yang jelas. Menurutnya, apabila dasar hukum yang dipakai untuk pelarangan keberadaan angkutan online adalah UU 22 Tahun 2009, maka sudah seharusnya pemerintah juga melarang operasional ojek pangkalan, karena kendaraan roda dua tidak boleh digunakan sebagai angkutan umum.

Kalau memang ojek online dilarang, berarti ojek pangkalan juga dilarang, karena sepeda motor memang bukan sebuah angkutan umum, kata Madina.

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Wonosobo, Muhammad Khoeri mengatakan, pihaknya sudah tidak bisa lagi membendung kekesalan anggota Organda maupun paguyuban ojek pangkalan, sehingga kebijakan Bupati Wonosobo tentang penutupan operasional online dinilai sangat diharapkan guna menyelesaikan polemik di lapangan. 

Hal senada juga disampaikan salah satu koordinator lapangan aksi damai, Kusdiantoro dalam orasinya yang mengatakan, pihaknya baik pengemudi angkutan umum maupun ojek pangkalan, meminta kepada Pemkab Wonosobo untuk melarang keberadaan angkutan berbasis online, hingga ada peraturan perundang-undangan yang jelas dari pemerintah pusat yang mengatur keberadaan angkutan online berbasis aplikasi.

Kami meminta agar semua angkutan online berbasis aplikasi di Wonosobo dilarang beroperasi sampai ada peraturan yang jelas dari pemerintah pusat terkait keberadaan angkutan online. Selain belum ada aturan yang jelas, keberadaan angkutan online membuat pendapatan para awak angkutan konvensional berkurang, pungkasnya.