Minta Waktu, Pemkab Bakal Larang Keberadaan Angkutan Online
Peristiwa

Minta Waktu, Pemkab Bakal Larang Keberadaan Angkutan Online

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo bakal melarang keberadaan transportasi berbasis aplikasi di Wonosobo. Larangan tersebut muncul setelah Pemkab Wonosobo melakukan mediasi dengan perwakilan angkutan konvensional yang melakukan aksi damai penolakan angkutan online, Kamis (03/01/2019).

Kepala Disperkimhub Wonosobo, Bagyo Sarastono mengatakan, pihaknya bakal melarang operasional angkutan berbasis aplikasi di Kabupaten Wonosobo. Namun, pihaknya meminta waktu untuk melakukan kajian mendalam, guna membuat peraturan tentang pelarangan operasional angkutan online tersebut.

"Kami tadi sudah bersepakat bahwa ojek online akan ditutup di Kabupaten Wonosobo," katanya.

Meskipun bakal melarang operasional angkutan online di Wonosobo, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan kajian dan menggali informasi mengenai kebijakan tentang penanganan angkutan berbasis aplikasi di sejumlah kabupaten lain di sekitar Wonosobo, seperti di Temanggung adan Magelang. 

Namun demikian, karena ini menyangkut hukum administrasi negara, ingat ini bapak, ini perlu dikaji yang tanda tangan seperti di Temanggung, Bupati langsung atau langsung saya Kadisperkimhub yang tanda tangan. Karena menyangkut hukum, kami perlu waktu, jelas Bagyo.

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Wonosobo, Muhammad Khoeri mengatakan, ribuan pengemudi angkutan umum dan ojek pangkalan seluruh Wonosobo tetap meminta Pemkab Wonosobo untuk memberhentikan operasional angkutan berbasis online di Wonosobo.

Jumlah angkutan berbasis online sekarang ini sudah semakin tak terkendali. Dalam beberapa bulan saja sudah hampir 700 anggota angkutan online di Wonosobo, sehingga pemerintah harus bisa membuat aturan agar kendaraan umum maupun ojek tidak semakin ditinggalkan, bebernya.

Dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), lanjutnya, secara tegas mengatur bahwa sepeda motor bukan termasuk angkutan umum. Bahkan itu dikuatkan dengan adanya hasil MK (Mahkamah Konstitusi) yang menolak melegalkan sepeda motor sebagai transportasi umum.

"Saat ini juga belum ada aturan yang jelas terkait angkutan online, jadi kami minta pemkab menghentikan operasional angkutan online, belum lagi angkutan berbasis online tidak ada trayeknya seperti kami angkutan umum," pungkasnya.