Punya Banyak Pekerja Migran, Kebijakan Daerah Diminta Selaras dengan UU
Sosial

Punya Banyak Pekerja Migran, Kebijakan Daerah Diminta Selaras dengan UU

Wonosobo,(wonosobo.sorot.co)--Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKILN) disambut positif kalangan pekerja migran.

Pasalnya, sejumlah perubahan signifikan dinilai akan mentransformasi tata kelola penempatan dan perlindungan dari yang berorientasi bisnis menuju bentuk layanan publik migrasi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh negara.

Menyambut regulasi baru tersebut, Migrant Care Wonosobo bersama lembaga kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) menggelar lokakarya dan forum Group Discussion (FGD) dengan Pemkab Wonosobo, unsur legislatif dan sejumlah pemangku kepentingan di salah satu hotel, Jumat (11/05/2018).

Melalui forum yang diikuti tak kurang dari 50 peserta itu, penyelenggara berharap pemerintah daerah dapat melakukan revisi atau harmonisasi kebijakan terkait migrasi dengan UU Nomor 18 tahun 2017 serta kesiapan kelembagaan di tingkat daerah.

"Harapannya tentu akan ada keselarasan kebijakan daerah dengan Undang-Undang PPMI ini mengingat saat ini Wonosobo juga masih menjadi salah satu daerah yang mengirim pekerja migran dalam jumlah cukup besar," ungkap salah satu anggota MAMPU, Siti Badriyah.

Harapan lain dari digelarnya acara yang dihadiri Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro itu, disebut Siti adalah meningkatnya kesadaran dan pengetahuan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, hingga para pekerja migran terhadap isi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

"Kami juga ingin agar dari forum ini akan muncul rumusan langkah-langkah lanjutnya untuk memastikan implementasi UU benar-benar bermanfaat bagi buruh migran Indonesia," harapnya.

Keinginan tersebut disambut positif Ketua Komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro. Menurutnya, perhatian terhadap para pekerja migran memang selayaknya lebih serius.

"Wonosobo ini setidaknya sudah melangkah ke arah itu, yaitu dengan telah ditunjuknya 3 desa yaitu Kuripan Watumalang, Lipursari Leksono, dan Tracap Kaliwiro sebagai Pilot Project Desa Migran Produktif (Desmigratif)," tutur Suwondo.

Pekerja migran, ditegaskan Suwondo juga seharusnya memiliki kesadaran bahwa bekerja sebagai buruh di negeri orang bukan merupakan tujuan utama, melainkan hanya sebagai tujuan antara sebelum kembali ke tanah air dan berkarya secara mandiri. Pihak legislatif khususnya di Komisi A, ditegaskan Suwondo akan berupaya untuk mengawal regulasi yang telah terbit agar nantinya dapat diimplementasikan secara selaras dengan peraturan daerah yang ada.